Persyaratan pencantuman gelar

  1. Pengantar dari satuan kerja perangkat kabuoaten (SKPK)
  2. Kartu pegawai
  3. SK pangkat terakhir
  4. Ijin belajar/tugas belajar
  5. Surat pengembalian PNS yang tugas belajar
  6. Ijazah dan transkip nilai
  7. SKP(sasaran kerja pegawai) 2 tahun terakhir
  8. Akreditasi program studi
  9. Tanda pelunasan PBB 2 tahun terakhir
  10. Bekas 2 rangkap dilegalisir
  11. Gol IV 3 rangkap

Persyaratan kenaikan gaji berkala

  1. Pengantar dari satuan kerja perangkat kabuoaten (SKPK)
  2. Rekomendasi dari satuan kerja perangkat kabupaten
  3. Fotocopy SK pangkat terakhir
  4. Fotocopy SK berkala terakhir
  5. SKP(sasaran kerja pegawai) 1 tahun terakhir
  6. Tanda pelunasan PBB 2 tahun terakhir
  7. Bekas 1 rangkap

Peninjauan masa kerja

  1. Pengantar dari satuan kerja perangkat kabuoaten (SKPK)
  2. Fotocopy Kartu pegawai
  3. Fotocopy SK 80%
  4. Fotocopy SK 100%
  5. Fotocopy SK pangkat terakhir
  6. Fotocopy Ijazah terakhir
  7. SKP(sasaran kerja pegawai) 1 tahun terakhir
  8. Surat keputusan GTT/PTT yang asli dan legalisir
  9. Surat pemberhentian GTT/PTT
  10. Tanda pelunasan PBB 2 tahun terakhir
  11. Bekas 1 rangkap legalisir

 

  1. Pasfoto warna suami/istri (ukurang 4x6 masing-masing 2 Lembar, dan ukuran 3x4 masing-masing 2 lembar)
  2. Formulir permintaan pembayaran (FPP)
  3. Fotocopi KTP yang masih berlaku
  4. Fotocopi nomor pokok wajib pajak (NPWP)
  5. Fotocopi buku rekenig (BRI, BNI ,BSM, Bank Aceh, Bank Mandiri)

  1. Surat permintaaan untuk melakukan perceraian bermaterai RP. 6000,- ( Lampiran IV Edaran kepala badan administrasi kepegawaian negara)
  2. BAP ( Berita Acara dari kepala SKPK yang bersangkutan
  3. Surat pertimbangan pemberian izin perceraian dari kepala SKPK yang bersangkutan
  4. Surat keterangan/rekomendasi mengajukan izin perceraian dari kepala SKPK yang bersangkutan
  5. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)
  6. Fotocopy surat keputusan (SK) pangkat terakhir
  7. Fotocopy kartu keluarga (KK)
  8. Fotocopy surat nikah
  9. Surat keterangan mengajukandari kepala desa/datok penghulu
  10. Surat keterangan/alaan yang sah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
  11. Surat pengantar dari SKPK dan kepala BKPSDM

  1. Pasfoto warna 3x4 6 lembar
  2. Daftar perorangan calon penerima pensiun (DPCP)
  3. Surat pengantar dari unit kerja
  4. Fotocopi SK 80%
  5. Fotocopi SK 100%
  6. Fotocopi SK pangkat terakhir
  7. Fotocopi SK NIP baru bagi suami/istri yang PNS
  8. Fotocopi kartu pegawai (KARPEG)
  9. Fotocopi Karis/karsu
  10. Fotocopi surat kenaikan gaji berkala yang terakhir
  11. Fotocopi Akte kelahiran suami/istri dan anak dalam tanggungan
  12. Fotocopi kartu keluarga (KK)
  13. Fotocopi KTP suami/istri
  14. Fotocopi akte nikah
  15. Fotocopi SK pencantuman gelar (bagi yang ada)
  16. Fotocopi SK peninjauan masa kerja (PMK) (bagi yang ada)
  17. Fotocopi SK pelantikan terakhir bagi Eselon II
  18. Surat keterangan cerai (bagi PNS yang sudah bercerai)
  19. Surat keterangan meninggal dunia/RSU/Datok (untuk pensiun janda/duda)
  20. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana diketahui Eselon II
  21. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat diketahui Eselon II
  22. SKPK 2 Tahun terakhir

  1. Surat permintaaan untuk melakukan perceraian bermaterai RP. 6000,- ( Lampiran IV Edaran kepala badan administrasi kepegawaian negara)
  2. BAP ( Berita Acara dari kepala SKPK yang bersangkutan)
  3. Surat pertimbangan pemberian izin perceraian dari kepala SKPK yang bersangkutan
  4. Surat keterangan/rekomendasi mengajukan izin perceraian dari kepala SKPK yang bersangkutan
  5. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP)
  6. Fotocopy surat keputusan (SK) pangkat terakhir
  7. Fotocopy kartu keluarga (KK)
  8. Fotocopy surat nikah
  9. Surat keterangan mengajukandari kepala desa/datok penghulu
  10. Surat keterangan/alaan yang sah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
  11. Surat pengantar dari SKPK dan kepala BKPSDM