ANALISAPUBLIK.COM | Aceh Tamiang – Rekrutmen tenaga honorer P3K di Kabupaten Aceh Tamiang masih menuggu laporan ada atau tidaknya anggaran, hal itu langsung disampaikan Kepala BKPSDM pagi ini Rabu 16 Januari 2019 di ruang kerjanya.

Amiruddin mengatakan, “Memang ada Peraturan Pemerintah tentang P3K, namun untuk Aceh Tamiang sendiri kita masih menuggu laporan keuangan ada atau tidak,” katanya.

Kepala BKPSDM lebih lanjut menjelaskan. “Petunjuk teknisnya belum ada, P3K juga kalaupun dilakukan tidak lah sepanjang hidupnya, ini kan cuman kontrak kerja, namun sama seperti pegawai negeri, yang membedakan cuman gak ada uang pensiun saja,” jelasnya.

Memang ada PP, dan hingga saat ini belum ada petunjuknya, rekrutmen tenaga P3K juga kan berdasarkan kemampuan anggaran kita, jadi hingga saat ini kita belum tahu apa anggaran kita ada atau tidak, yang jelas kita lihat dulu perkembangannya bagaimana, hal ini juga gak mungkin saya tutupi, pasti saya akan umumkan nantinya, tunggu aja tanggal mainnya, kata Amiruddin.

 

Terlepas dari itu semua, Terbitnya PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) membuka peluang bagi kalangan profesional, diaspora, hingga eks tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). PPPK dapat mengisi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tertentu sesuai kompetensi masing-masing.

Dari situs resmi www.mempan.go.id menjelaskan, PP 49/2018 menetapkan, batas pelamar PPPK terendah adalah 20 tahun dan tertinggi satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. Misalnya, untuk tenaga guru yang batas usia pensiunnya 60 tahun, berarti bisa dilamar oleh warga negara Indonesia baik profesional, diaspora maupun honorer yang berusia 59 tahun. Demikian juga untuk jabatan lain.

Sesuai amanat Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), rekrutmen PPPK juga melalui seleksi. Ada dua tahapan seleksi, yakni seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan PPPK, wajib mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Untuk pelamar JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu yang telah lulus seleksi pengadaan PPPK, selain mengikuti wawancara untuk menilai integritas dan moralitas, juga mempertimbangkan masukan masyarakat sebagai bahan penetapan hasil seleksi.

Setiap ASN yang berstatus PPPK mendapat hak dan fasilitas yang setara dengan PNS. PPPK memiliki kewajiban serta hak yang sama dengan ASN yang berstatus PNS. Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum. (Mydi)

http://analisapublik.com/2019/01/16/kepala-bkpsdm-rekrutmen-tenaga-p3k-menunggu-laporan-keuangan-ada-atau-tidak-ada-anggaran/